Program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang diinisiasi pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kini menghadapi kritik tajam dari berbagai kalangan.
Tapera, yang seharusnya menjadi solusi untuk masalah perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, dinilai sebagai salah satu warisan buruk Jokowi yang justru menimbulkan polemik dan ketidakpuasan.
Tujuan Mulia yang Berujung Polemik
Diluncurkan pada tahun 2016, Tapera bertujuan untuk membantu masyarakat memiliki rumah layak dengan skema tabungan bersama. Melalui program ini, setiap pekerja diharuskan menyisihkan sebagian gaji mereka untuk ditabung, yang nantinya bisa digunakan untuk membeli rumah. Namun, implementasinya di lapangan jauh dari harapan.
Kritik utama terhadap Tapera datang dari buruh dan serikat pekerja. Mereka menilai kebijakan ini menambah beban finansial bagi pekerja dengan pendapatan rendah. “Bukan membantu, Tapera justru membuat kami semakin kesulitan.
Gaji kami sudah kecil, dan sekarang harus dipotong lagi untuk tabungan yang hasilnya belum tentu bisa kami nikmati,” ungkap Sukmawati, seorang pekerja pabrik di Tangerang.
Manajemen yang Buruk dan Transparansi yang Dipertanyakan
Selain beban finansial, masalah manajemen dan transparansi juga menjadi sorotan. Laporan dari berbagai media menunjukkan adanya ketidakjelasan dalam pengelolaan dana Tapera.
Banyak peserta yang merasa bingung dengan mekanisme pengembalian dan pemanfaatan dana yang mereka tabung.
“Selama ini, kami tidak mendapatkan informasi yang jelas tentang bagaimana dana kami dikelola. Apakah benar-benar digunakan untuk perumahan atau justru dialihkan ke proyek lain?” tanya Agus, seorang karyawan swasta di Jakarta.
Kurangnya sosialisasi dan transparansi ini memperparah ketidakpercayaan masyarakat terhadap program ini. Banyak yang merasa dana mereka tidak aman dan tidak yakin akan mendapatkan manfaat yang dijanjikan.
Tanggapan Pemerintah dan Masa Depan Tapera
Menanggapi berbagai kritik, pemerintah melalui Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) berjanji akan melakukan evaluasi menyeluruh dan perbaikan sistem.
Kepala BP Tapera, Adi Setianto, menyatakan, “Kami mendengar keluhan masyarakat dan berkomitmen untuk meningkatkan transparansi serta memastikan bahwa dana peserta dikelola dengan baik dan tepat sasaran.”
Namun, janji perbaikan ini belum cukup untuk meredam kegelisahan publik. Banyak pihak mendesak agar program Tapera dihentikan sementara untuk evaluasi mendalam dan memastikan keberlanjutannya benar-benar bermanfaat bagi rakyat kecil.
Warisan Kontroversial Jokowi
Dalam konteks pemerintahan Jokowi, Tapera menjadi salah satu isu kontroversial yang mewarnai warisan kepemimpinannya. Meski memiliki niat baik untuk mengatasi krisis perumahan, realisasi di lapangan justru memperlihatkan berbagai kelemahan yang mencederai kepercayaan masyarakat.
Para pengamat politik dan ekonomi menyarankan agar pemerintah lebih cermat dalam merancang kebijakan publik, terutama yang berdampak langsung pada kehidupan rakyat kecil.
“Program seperti Tapera seharusnya dirancang dengan mempertimbangkan kemampuan dan kebutuhan masyarakat, serta disertai dengan manajemen yang transparan dan akuntabel,” ujar Bambang Widodo, seorang pengamat kebijakan publik.
Tapera kini menjadi refleksi bagi pemerintah untuk belajar dari kesalahan dan memperbaiki kebijakan yang ada demi kesejahteraan masyarakat.
Warisan Jokowi, dengan segala keberhasilan dan kegagalannya, akan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintahan berikutnya dalam merumuskan kebijakan yang lebih baik.
